Banyak pandangan yang menyatakan bahwa “terpinggirnya Islam dari pemerintahan” dan “tidak adanya dikotomi antara aspek agama dan non-agama” tampaknya terbantahkan dengan kemunculan ICMI, yang menunjukkan bahwa Islam tidak lagi terpinggirkan.
Menurut Dawam Rahardjo, gagasan untuk mendirikan ICMI sebenarnya sudah beredar di kalangan cendekiawan Muslim sejak lama. Berawal dari pertemuan cendekiawan Muslim pertama pada tahun 1984 yang diorganisir oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI), dua universitas Islam, dan empat lembaga swadaya masyarakat, yang dimotori oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF). Pada tahun 1987, gagasan serupa muncul dalam pertemuan di Universitas Djuanda, Bogor, di bawah “patronase” Letnan Jenderal purnawirawan Alamsyah Ratu Perwiranegara, yang kembali membahas pembentukan organisasi cendekiawan Muslim.
Karena adanya inisiatif serupa dari Makassar dan Surabaya, dipilih jalan tengah di bawah kepemimpinan Letjen (purn.) Achmad Tirtosudiro, membentuk Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI), yang menurut Rahardjo adalah cikal bakal ICMI. Dengan demikian, apa yang terjadi di Malang pada Desember 1990 merupakan langkah akhir dari seluruh proses di mana B. J. Habibie diangkat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Pada 6 Desember 1990, Presiden Suharto, berpakaian tradisional santri dan menabuh bedug, menandai kongres pertama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bagi banyak kalangan Muslim Indonesia, peristiwa ini menandakan dukungan presiden terhadap ICMI sebagai awal pendekatan pemerintah kepada komunitas Muslim saat itu.
Apakah dukungan ini merupakan strategi oportunistik untuk memperoleh dukungan Islam, atau, seperti yang dikatakan banyak anggota ICMI, apakah ini lebih merupakan refleksi dari pengakuan presiden terhadap perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, terutama penguatan kalangan Islam?
Awal Mula Berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Ide awal pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dimulai dari lima mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang merencanakan simposium cendekiawan Muslim pada 29-30 September dan 1 Oktober 1990, dengan rencana awal mengundang B. J. Habibie sebagai pembicara. Seiring waktu, ide ini berkembang dan jadwal serta peserta simposium diperluas. Sehingga, pembicaraan tentang ICMI semakin meluas.
Pada 6-9 Desember 1990, simposium cendekiawan yang dihadiri oleh 500 peserta dengan tema “Membangun Masyarakat Indonesia Abad 21” diadakan di Malang, Jawa Timur. Simposium ini menghasilkan pendirian organisasi baru yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pertemuan ini dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Sudharmono, yang menunjukkan bahwa pertemuan ini adalah acara yang serius.
Arti Cendekiawan
Cendekiawan dalam konteks intelektual memiliki syarat-syarat tertentu. Contohnya, Soedjatmoko, meskipun tidak pernah lulus perguruan tinggi, diakui sebagai cendekiawan besar karena kontribusinya dalam tulisan ilmiah mengenai ide-ide sosial dan kemanusiaan.
Cendekiawan tidak harus seorang sarjana, bahkan sarjana belum tentu seorang cendekiawan. Umumnya, cendekiawan memiliki sikap dan visi intelektual yang melampaui batas disiplin ilmu, komitmen kuat pada kemanusiaan, nilai-nilai, dan aspirasi, serta sikap kritis dan mandiri.
Menurut Anggaran Rumah Tangga (ART) ICMI, cendekiawan Muslim adalah individu yang peduli terhadap lingkungannya, terus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sosial untuk mewujudkan masyarakat madani.
Tujuan dan Fungsi ICMI
ICMI didirikan dengan Prof. Dr. B. J. Habibie sebagai ketua pertama, sejalan dengan tujuan meningkatkan kemampuan umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dianggap penting untuk kesuksesan pembangunan Indonesia di abad ke-21.
ICMI bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah dengan meningkatkan mutu iman, taqwa, pemahaman ajaran Islam, serta peran cendekiawan Muslim di Indonesia. ICMI adalah organisasi berbasis Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpegang pada Pancasila, dengan prinsip ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, keilmuan dan kebudayaan, serta keterbukaan, kebebasan, dan kekeluargaan.
Dari perspektif politik, ICMI berfungsi sebagai wadah untuk memperkaya sumber daya intelektual dan spiritual umat Islam, yang pada gilirannya memperkuat kekuatan politik Islam. Dengan interaksi yang produktif dengan birokrasi dan pengambil keputusan, ICMI diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan umat.
Menurut Emil Salim, ICMI adalah wadah terbuka bagi seluruh intelektual Islam, tanpa memandang aliran atau warna politik, selama mereka Muslim. Nurcholis Madjid melihat munculnya ICMI sebagai hasil dari pertumbuhan masyarakat Islam di Indonesia.
Kegiatan-kegiatan ICMI
Untuk mencapai tujuannya, ICMI melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
- Meningkatkan kualitas iman, taqwa, dan kecendekiawanan anggota melalui pembelajaran dan sistem informasi yang terkoordinasi baik di dalam maupun luar negeri.
- Mengembangkan pemikiran dan penelitian inovatif untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menyelesaikan masalah strategis lokal, regional, nasional, dan global.
- Berperan aktif dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.
- Mengadakan pemberdayaan dan advokasi kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kecil dan mewujudkan keadilan sosial.
- Mempublikasikan hasil pemikiran dan penelitian melalui kerja sama dengan berbagai kalangan.
Struktur Organisasi ICMI
Struktur organisasi ICMI meliputi Organisasi Satuan (Orsat) untuk kecamatan, Organisasi Daerah (Orda) untuk kabupaten/kota, Organisasi Wilayah (Orwil) untuk provinsi, dan Organisasi Pusat yang berskala nasional. Untuk kasus khusus, dapat dibentuk Organisasi Wilayah. Badan Otonom (Batom) juga dapat dibentuk untuk kegiatan usaha yang mendukung ICMI, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban sesuai jenjang organisasinya.
ICMI menghimpun berbagai unsur cendekiawan dari berbagai kalangan masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah, organisasi cendekiawan lain, ormas, dan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.