Oleh: Ahmad Fathoni
Sekbid. Politik, Hukum dan HAM ICMI Orwil Jatim
Ketua DPC Hidayatullah Wonokromo dan Dosen STAIL Surabaya
Tahun 2024 menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia, terutama dengan pemilu yang menentukan arah politik dan hukum bangsa. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perlu dilakukan muhasabah (introspeksi) terhadap dinamika politik dan hukum saat ini. Muhasabah ini tidak hanya soal mengevaluasi capaian, tetapi juga meninjau apa yang harus diperbaiki demi mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat pada tahun 2025.
Politik yang Rentan Manipulasi
Politik di Indonesia sering kali menjadi ajang pragmatisme kekuasaan. Money politics, politik identitas, dan oligarki masih mendominasi panggung politik. Hal ini menyebabkan suara rakyat kehilangan nilai substantifnya, karena proses demokrasi dikooptasi oleh segelintir kepentingan. Muhasabah di bidang politik harus berfokus pada penguatan pendidikan politik masyarakat, transparansi dalam proses pemilu, dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemilu tanpa pandang bulu.
Hukum sebagai Alat Kekuasaan
Di sisi hukum, Indonesia menghadapi tantangan besar. Reformasi hukum sering kali terjebak dalam retorika tanpa implementasi nyata. Kasus penegakan hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah menjadi bukti bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi instrumen keadilan. Muhasabah di bidang hukum harus diarahkan pada penguatan institusi peradilan yang independen, pembenahan aparat penegak hukum, serta keberanian menindak kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik.
Membangun Indonesia Bermartabat
Indonesia bermartabat bukan sekadar slogan; ia harus diwujudkan melalui sistem politik dan hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Martabat bangsa terletak pada bagaimana pemimpin dan rakyatnya menjaga integritas, keadilan, dan persatuan. Tanpa itu, mimpi tentang Indonesia berkeadilan dan bermartabat akan menjadi utopia.
Langkah Strategis
- Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum
Pemerintah dan DPR harus memastikan regulasi yang dihasilkan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan oligarki. Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, bukan kepentingan politik sesaat. - Membangun Kesadaran Kolektif
Masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi pengawas aktif dalam proses politik dan hukum. Partisipasi publik menjadi kunci utama dalam menjaga demokrasi yang sehat. - Komitmen Kepemimpinan Nasional
Pemimpin nasional yang terpilih pada 2024 harus menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi politik dan hukum. Kepemimpinan yang berintegritas akan menjadi landasan kuat bagi terciptanya sistem yang lebih baik.
Muhasabah bukan hanya tentang mengkritik, tetapi juga menemukan solusi. Dengan introspeksi yang mendalam dan komitmen kolektif, Indonesia dapat bergerak menuju tahun 2025 sebagai negara yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga bermartabat di mata dunia.
